Kebijakan DP KPR Nol Persen di Era Pandemi

Sekarang dimungkinkan untuk menggunakan fasilitas kredit bank untuk membeli rumah tanpa membayar uang muka. Pasalnya, Bank Indonesia (BI) telah mengendurkan rasio loan-to-value (LTV) yang bisa mencapai 100%.

Namun, bank berkeyakinan bahwa kebijakan pelonggaran tidak akan berpengaruh signifikan terhadap ekspansi kredit. Dalam pengalokasian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), bank mengutamakan menjaga kualitas kredit sehingga sangat berhati-hati saat menawarkan kredit tanpa uang muka. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) telah menerapkan kebijakan pembebasan pajak nol rupiah ini mulai pertengahan Februari 2021. Bank dapat memberikan KPR bebas pajak 0% sesuai kebutuhan.

Tidak hanya itu, kebijakan ini juga menghapuskan pelepasan properti kontrak secara bertahap untuk meningkatkan tumbuhnya kredit pada sektor real estate, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ada. Namun, tidak semua bank dapat memberikan relaksasi LTV hingga 100%. Bank Indonesia hanya mengizinkan bank yang memenuhi standar kesehatan kredit bermasalah, sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Selain itu, BI juga memutuskan untuk meniadakan pelepasan properti kontrak secara bertahap untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor real estate dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Oleh karena itu, mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2021, ketentuan mengenai kewajiban pembayaran bertahap atas kepemilikan properti belum sepenuhnya tersedia, dan jumlah maksimum pinjaman real estat atau pembiayaan real estat yang diterbitkan secara bertahap tidak berlaku.

Ketentuan DP KPR Nol Persen

rumah kpr

Merujuk pada kebijakan resmi Bank Indonesia (BI), aturan DP nol KPR adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Rumah DP Nol Persen

  • Rumah tapak: tipe 21-70, tipe kurang dari 21, dan tipe di atas 70
  • Rumah susun: tipe 21-70, tipe kurang dari 21, dan tipe di atas 70
  • Ruko atau Rukan

2. Ketentuan Bank Penyedia DP Nol Persen

  • Rasio kredit bermasalah atau total pembiayaan bermasalah kurang dari 5%. 
  • Secara bruto, rasio kredit aset non-performing atau pembiayaan aset non-performing kurang dari 5%

3. Kepemilikan Properti

Jika bank tidak memenuhi rasio kredit macet / rasio kredit macet kurang dari 5%, bagaimana aturan pembayaran uang muka rumah tangga? Fakta membuktikan bahwa bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut masih dapat memberikan pinjaman real estat dengan uang muka nol, tetapi hanya untuk jenis tertentu.

Dalam publikasi resmi BI tetap dikutip. Bank yang tidak memenuhi persyaratan NPL / NPF kurang dari 5% tetap dapat memberikan KPR dengan DP 0%, namun hanya berlaku untuk rumah tapak atau apartemen dengan kategori 21.

Pinjaman perumahan di bawah 21 kategori yang memenuhi akad Murabahah, Istishna, MMQ atau IMBT harus pembelian (kepemilikan) pertama. Bank yang tidak memenuhi rasio kredit bermasalah / kredit macet di bawah 5% hanya dapat memberikan jenis kredit real estat lainnya, dan minimum down payment ratio (DP) adalah 5% dan 10%.

Untuk jenis KPR berikut, bank yang tidak memenuhi standar NPL / NPF dapat mengadopsi DP minimal 5%:

  • Rumah tapak / apartemen dengan tipe kepemilikan kedua dan ketiga di bawah 21
  • Jenis rumah / apartemen tertutup dengan kepemilikan pertama hingga ketiga adalah 21-70
  • Kepemilikan pertama rumah / unit tapak di atas No.70
  • Toko / kantor milik.

Bagi bank yang tidak memenuhi standar NPL / NPF untuk KPR KPR, jenis aturan DP minimal yang dapat diterapkan 10%:

  • Rumah tapak / apartemen dengan kepemilikan rumah tipe kedua dan ketiga
  • Kepemilikan ruko / kantor adalah yang kedua dan ketiga.

Yanti Setiawan, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, mengatakan tidak semua bank bisa mengalokasikan uang muka kredit perumahan sebesar 0%. Kredit bermasalah (NPL) atau bank dengan rasio kredit bermasalah lebih dari 5% tetap akan menagih uang muka dari konsumen.

Sementara itu, bagi bank dengan rasio kredit bermasalah lebih dari 5%, pelonggaran LTV hanya bisa mencapai 90% hingga 95%, kecuali untuk rumah dan apartemen pertama dengan tipe beli 21. Selain itu, BI juga menghapus ketentuan untuk perumahan kategori kedua. Secara bertahap melepaskan properti yang dikontrak untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor ini dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Kebijakan terbaru ini berlaku bagi pembiayaan berbagai rumah tapak, ruko, apartemen, perkantoran berdasarkan Kontrak Murabahah, Kontrak Istishna, Kontrak MMQ dan Kontrak IMBT. Peraturan LTV / FTV 100% untuk rumah tapak, apartemen, dan toko  juga berlaku untuk properti ramah lingkungan.

Kebijakan ini sepenuhnya merupakan bagian dari rencana kebijakan komprehensif Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan korporasi dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia.

,